Hukum Tata Negara

PDF
PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I - Home :: Jimly ...

PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I - Home :: Jimly ...

v DARI PENERBIT Pasca perubahan UUD 1945, Ilmu Hukum Tata Negara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai perubahan ketatanegaraan mengharuskan ada-
Tue, 14 Oct 2014 18:16:00 GMT
TATA NEGARA PENGANTAR ILMU HUKUM - Home :: Jimly Asshiddiqie

TATA NEGARA PENGANTAR ILMU HUKUM - Home :: Jimly Asshiddiqie

iv PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I I Asshiddiqie, Jimly Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI Cetakan Pertama, Juli 2006
Tue, 14 Oct 2014 09:34:00 GMT
PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN R. Herlambang ...

PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN R. Herlambang ...

PERATURAN PRESIDEN R. Herlambang Perdana Wiratraman Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 24 November 2008
Tue, 14 Oct 2014 02:31:00 GMT
BERBAGAI ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

BERBAGAI ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

R. Kranenburg memberikan definisi Hukum Administrasi Negara dengan memperbandingkannya dengan Hukum Tata Negara, meskipun hanya sekedar perlu untuk pembagian tugas.
Tue, 14 Oct 2014 06:56:00 GMT
PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA - Erman dan Hukum

PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA - Erman dan Hukum

1 PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA∗ Oleh : Erman Rajagukguk∗∗ Hukum tidak otomatis berperanan dalam pembangunan ekonomi. Untuk
Tue, 14 Oct 2014 14:27:00 GMT
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA - Constitutional Law ...

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA - Constitutional Law ...

Pustaka Asshiddiqie, Jimly (2007) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: BIP. (hal. 807-888) Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2007) Paradigma
Mon, 13 Oct 2014 06:29:00 GMT
filsafat hukum sejarah , aliran dan pemaknaan - SAEPUDIN ...

filsafat hukum sejarah , aliran dan pemaknaan - SAEPUDIN ...

VI V sampai dengan Bab X. Buku filsafat hukum ini diharapkan dapat menstimulasi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang hukum untuk dapatber­
Fri, 10 Oct 2014 07:08:00 GMT
MAKALAH - Rizky Argama

MAKALAH - Rizky Argama

Rizky Argama Desember 2005 4 BAB II PERPAJAKAN DI INDONESIA DAN PERMASALAHAN SENGKETANYA 2.1 Dasar-dasar Hukum Perpajakan Pajak merupakan sarana reformasi negara dalam
Sat, 11 Oct 2014 08:11:00 GMT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1973 TENTANG ...

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1973 TENTANG ...

peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah mengingat : 1. undang-undang no. 5 tahun ...
Mon, 13 Oct 2014 15:11:00 GMT
PMK 93 2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang - M. Eko Agus Y ...

PMK 93 2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang - M. Eko Agus Y ...

http://ekolumajang.wordpress.com Indonesia Nomor 4313); 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Sat, 11 Oct 2014 09:37:00 GMT